nusakini.com-- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menjadi salah satu narasumber kegiatan Rapat Kerja Nasional Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.

Dalam presentasinya, Wamenkeu memaparkan materi bertema ‘Dukungan Pemerintah dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur’. Pembangunan infrastruktur, menurutnya, diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. 

• KADIN Tawarkan Investasi Pengolahan Sampah ke Pemprov DKI
• Anindya Bakrie: Kadin Siap ‘All Out’ Dukung Kementan Bangun Sektor Pertanian dan Capai Swasembada Pangan
• Temui Wamentan Sudaryono, Kadin Indonesia Sinergikan Upaya Peningkatan Sektor Peternakan Nasional
• KBRI Gelar Business Gathering di Bishkek, Kyrgyzstan untuk Tingkatkan Perdagangan Kedua Negara
• INA-LAC Business Network: KADIN Siap Berbisnis dengan Kawasan Amerika Latin dan Karibia

Pembangunan tersebut juga akan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia, termasuk di daerah pinggiran dan pedalaman. "Pembangunan tidak Jawa-sentris, tapi ke seluruh pulau, agar tercapai keseimbangan pembangunan infrastruktur,” jelasnya. 

Untuk mewujudkan pembangunan yang merata tersebut, peran pemerintah saja tidak cukup. Oleh karena itu, ia berharap, kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur dapat lebih ditingkatkan. "Kadin dapat menjadi fasilitator dalam rangka menjembatani, baik pusat dan daerah, karena Kadin ada yang di daerah, bisa jadi semacam mitra kerja,” tandasnya. 

Sebagai informasi, Rakernas Kadin ini mengangkat tema ‘Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Dapat Memberikan Nilai Tambah Ekonomi Pasca Terbitnya Tax Amnesty’. Pada acara tersebut, Kadin mengapresiasi pemerintah yang telah melakukan terobosan dengan mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak, sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak.(p/ab)